8 (Delapan) Keberhasilan Pemerintah di bawah Kepemimpinan Jokowi

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita semua tahu bagaimana pemberitaan media saat ini yang beraneka ragam motif dan tujuannya, ada yang mengkritisi habis-habisan kinerja pemerintah dan ada juga yang menyanjung setinggi langit pemerintahan saat ini. Berkaca dari itu semua dan tanpa menafi'kan kekurangan yang ada, diakui atau tidak pemerintan Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi telah melahirkan sejumlah prestasi dan keberhasilan. Adapun keberhasilan pemerintahan Jokowi dapat kami rangkum sebagai berikut :

• Penegakan Hukum dan Ketegasan Pemerintah terhadap para pelaku Illegal Fishing di Perairan Indonesia.

Dunia digemparkan dengan keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut meng eksekusi kapal-kapal nelayan illegal fishing dari berbagai negara. Dilakukan dengan cara ditenggelamkan baik itu dengan cara ditembak rudal TNI Angkatan Laut ataupun diledakkan dengan Dinamit berdetonator. Aksi ini cukup membuat sebagian negara berang, namun demi tegaknya hukum di perairan Indonesia, kegiatan itu masih tetep dijalankan hingga saat ini sebagai efek kejut atau efek jera.

• Pelarangan penjualan minuman beralkohol sampai dengan tingkat retail atau pengecer.

Menteri Perdagangan membuat gebrakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang isinya melarang penjualan minuman beralkohol di tingkat retail atau pengecer. Hal ini disambut positif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia mengingat Indonesia saat ini darurat sosial terkait konsumsi minum minuman beralkohol serta dampak-dampak yang ditimbulkannya. Belum lagi generasi muda yang dengan mudahnya mengkonsumsi minuman beralkohol yang dijual secara luas. Akibat dari kebijakan ini terbukti sangat efektif dimana generasi muda terlindungi dari gencarnya peredaran minuman beralkohol, serta berkurangnya tindak kejahatan yang berawal dari minum minuman beralkohol.

• Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan serentak.

Pelaksanaan pemilu kepala daerah yang dilaksanakan serentak yang insyaallah akan dilaksanakan pada akhir tahun ini, memberikan efek yang cukup signifikan terutama dalam hal pembiayaan dan kecurangan selama pemilu kepala daerah berlangsung. Stabilitas politik juga terjaga dimana pesta pemilu kepala daerah tidak dilaksanakan tiap tahun tapi sudah diseragamkan dengan hasil kondisi suhu panas politik bisa di eliminir pada satu tahun saja dan tidak berangsung terus menerus di berbagai belahan wilayah tanah air. Pemilu kepala daerah serentak ini juga mengurangi praktik curang dalam pemilu kepala daerah dan data fiktif pemilih yang berasal dari daerah-daerah tetangga (dengan asumsi daerah tetangga juga sedang melaksanakan pemilu kepala daerah juga)

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin).

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yang artinya pesisir pantai Indonesia sangat panjang dan memiliki potensi besar terutama potensi tenaga air. Bersamaan dengan itu Pemerintah telah meluncurkan PLTB Samas di Kab. Bantul yang menggunakan turbin angin sebagai alat penghasil tenaga listrik yang bahan bakunya berasal dari tiupan angin yang jumlahnya sangat melimpah di pesisir pantai. Dengan kapasitas tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 50 MW, PLTB ini bisa menjadi sumber tenaga listrik alternatif yang ramah lingkungan dan berpotensi besar jika dibangun di seluruh Indonesia.

• Suksesnya pelaksanaan KTT Non Blok di Bandung.

Perhelatan besar yang sukses dilaksanakan Indonesia adalah penyelenggaraan KTT Tingkat Tinggi Non Blok yang dilaksanakan di Bandung. Kesuksesan penyelenggaraan KTT ini membawa nama harum bangsa di mata dunia Internasional. Sukses ini juga mengantarkan pesan ke dunia internasional bahwa Indonesia adalah tempat yang ramah dan aman bagi turis asing dan investor asing. KTT Non Blok ini juga memberikan signal tegas kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu memanage KTT Tingkat Dunia dengan aman tentram tertib dan sukses. 

• Penghapusan dan Pengurangan Subsidi BBM untuk dialihkan pada pembiayaan Infrastruktur Nasional.

Kebijakan Pro dan Kontra atas pencabutan subsidi ini dapat pula kita ambil sisi positifnya dimana, dengan dihapuskan/dikurangi subsidi ini akan menyehatkan APBN dan dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur yang saat ini lebih dibutuhkan negara ini. Penghapusan/pengurangan subsidi BBM ini juga memberikan efek pembelajaran kepada kita semua untuk lebih menghargai energi BBM dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Pada titik tertentu penghapusan/pengurangan subsidi BBM mampu mengerem tingkat konsumsi kendaraan bermotor dan berpindah menggunakan moda transportasi masal.

• Penampungan Pengungsi Rohingya sebagai dampak krisis kemanusiaan di Myanmar.

Keputusan Indonesia untuk menampung para pengungsi rohingya myanmar yang terkatung katung di lautan lepas adalah tindakan bijaksana dan mendapat apresiasi dari dalam dan luar negeri. Keputusan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini peduli akan sesama manusia sekaligus memberi signal kepada dunia internasional agar peduli terhadap penyelesaian konflik horizontal yang terjadi di myanmar. Kepedulian pemerintah ini telah memancing perhatian masyarakat indonesia dan sejumlah badan sosial di dalam maupun luar negeri untuk bahu membahu menolong meringankan penderitaan para pengungsi rohingya.

• Eksekusi terpidana mati kasus bandar narkoba dan kejahatan psikotropika

Langkah tegas dan berani telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini dibawah perintah kepemimpinan Jokowi yang dinilai berani dan tegas mengeksekusi mati para terpidana kejahatan narkoba. Narkoba yang telah menjadi bahaya laten dan potensial bagi Indonesia memang harus diperangi secara tegas dan jelas. Untuk itu penegakan hukum secara tegas akan menjadi signal bagi para pengedar dan pemasok narkoba untuk berfikir dua kali melakukan operasinya di Indonesia. Gebrakan ini masih ditunggu kelanjutannya untuk mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba lainnya dengan harapan semakin mempertegas perang pemerintah Indonesia dengan para pengedar Narkoba, perusak generasi bangsa.

Menaikkan harga BBM bukanlah satu-satunya cara Mengurangi beban Subsidi BBM dalam APBN

Beberapa minggu terakhir ini di berbagai media sangat gencar pemberitaan terkait Pro dan Kontra rencana kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air. Mendasarkan kepada beban yang semakin berat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pos pembiayaan Subsidi BBM, mendorong sejumlah kalangan mendesak kepada Pemerintah via Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk menaikkan harga BBM sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Banyak kalangan "mencibir" desakan tersebut, hal ini dikaitkan dengan suhu politik pasca Pilpres yang masih cukup hangat serta persiapan pergantian pucuk pimpinan negeri ini, menganggap bahwa desakan atau himbauan atau permintaan itu lebih beraroma politis ketimbang sisi ekonomisnya. 

Pada forum ini kita tidak akan membahas lebih detail terkait sisi politik dari desakan atau himbauan untuk menaikkan harga jual BBM. Sebagai bagian dari warga negara kami berupaya memberikan solusi-solusi yang tepat dan jitu dalam rangka mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN sekarang dan di masa mendatang .

Beberapa point usulan yang bisa didiskusikan untuk ditelaah lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Menaikkan harga jual kendaraan bermotor

• Sudah sepantasnya pemerintah mulai mengambil kebijakan pengendalian jumlah kepemilikan dan penjualan kendaraan di dalam negeri. Sebagai faktor utama penyedot BBM di tanah air adalah semakin banyaknya jumlah kendaraan di tanah air. Salah satu cara mengurangi jumlah peredaran kendaraan di tanah air adalah menaikkan harga jual kendaraan bermotor atau menaikkan besaran PPN dan/atau PPN- BM sehingga dengan sendirinya mendongkrak harga jual kendaraan bermotor sekaligus menambah pendapatan negara dari sektor pajak guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan di nusantara.

1. Menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

• Kurang lebih hampir sama dengan ide menaikkan harga jual kendaran dengan menaikkan PPN dan/atau PPN-BM. Sedikit berbeda dengan konsep diatas, dimana kenaikkan PKB ini secara tidak langsung dinikmati oleh Pemerintah Pusat. Kenaikan PKB lebih kepada memberikan dampak positif terhadap penerimaan di daerah karena PKB adalah bagian dari Pajak Daerah atau lebih tepatnya Pajak Provinsi. Tujuan menaikkan PKB sendiri juga berdampak langsung terhadap pengendalian jumlah kendaraan bermotor, sehingga membuat masyarakat akan berfikir dua tiga kali untuk membeli kendaraan bermotor dalam jumlah yang banyak. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin terkontrol jumlahnya dipastikan akan mampu mengurangi jumlah permintaan BBM 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Transportasi Massal

• Asumsi berfikirnya adalah dengan semakin bagus kuantitas dan kualitas transportasi masal maka akan semakin mengurangi jumlah masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Konsep yang sangat bagus namun perlu dukungan yang kuat baik dari niat maupun finansial dari pemerintah untuk mewujudkannya. MRT, Busway, Monorail dan Commuter Line apabila bisa diintegrasikan serta dibangun dengan bagus serta diimbangi jumlah armada yang banyak niscaya akan mampu mewujudkan tujuan utamanya yaitu menggantikan transportasi yang layak dan mampu diandalkan mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beredar di jalanan.

1. Menekan Jumlah Kendaraan Dinas dan Menggantinya dengan Uang Transpor

• Sudah bukan rahasia lagi dimana kendaraan dinas di Indonesia baik di pusat maupun daerah sangat banyak jumlahnya. Konsumsi BBM yang ditanggung pemerintah pastilah juga banyak, belum lagi biaya perawatan yang pastinya akan membebani APBN. Ada sebuah ide yang cemerlang yaitu kendaraan dinas dikurangi jumlahnya secara signifikan dan bagi PNS digantikan dengan uang transportasi yang bisa digunakan sebagai kompensasi untuk membayar tiket transportasi masal. Secara perhitungan uang pengganti transpor dengan pengadaan kendaraan dinas plus biaya perawatan dan BBM pastilah sebanding untuk mengurangi beban dalam APBN.

1. Membangun Pabrik Pengolah Minyak

• Proyek prestisius yang cukup menguras uang negara namun menurut pendapat kami, itulah harga yang harus dibayar guna mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Selama ini kita terbuai dengan cerita bahwa Nusantara ini adalah negeri penghasil Migas, namun kita sering lupa bahwasanya Migas yang diambil dari bumi Nusantara mayoritas tidak diolah lagi di dalam negeri namun dijual dalam bentuk Migas mentah ke luar negeri dan kita (terpaksa) membeli Migas olahan dari negara lain. Untuk itu sudah saatnya kita membangun pabrik pengolahan Migas dengan harapan mengurangi beban belanja Migas siap pakai dari negara lain dan secara prinsip ekonomi pastilah mampu mengurangi besar beban subsidi BBM dalam APBN.

1. Membatasi Umur Kendaraan 

• Mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah haruslah mulai membuat kebijakan pembatasan umur kendaraan. Selain tidak irit, kendaraan lama berpotensi membuat kemacetan kalau tau-tau mogok dijalanan. Oleh sebab itu perlu kiranya ada pembatasan umur kendaraan yang laik untuk beroperasi di jalanan, misalnya batas usia 30 tahun, berarti mobil-mobil diatas umur 30 tahun dari sekarang harus di re ekspor atau dijadikan besi tua. Selain mengurangi jumlah kemacetan di jalan kebijakan ini juga akan mengurangi jumlah pemakaian BBM.

1. ERP (Electronic Road Pricing)

• Terakhir, mulai dibuat ERP untuk ruas-ruas jalan yang memungkinkan dan berpotensi macet. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemacetan juga biang pemborosan BBM, oleh karena itu perlu kiranya dibuat kebijakan ERP pada ruas-ruas jalan yang berpotensi macet dan secara tidak langsung akan mengurangi jumlah pembuangan BBM yang tidak efektif di jalan.

Demikian beberapa masukan kami terkait kiat-kiat atau cara-cara (lain) guna mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN, semoga berguna bagi kita semua dan menjadikan masukan bagi para pengampu kebijakan dan kewenangan di bumi Nusantara ini.

ex: foto sumber : www.solopos.com

Babak Baru Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Naik Terbatas Tahun 2013

Beberapa waktu yang lalu, akhirnya pemerintahan SBY "berani" mengambil langkah non populis yaitu menaikkan harga BBM meskipun dengan setengah hati dengan pola sebagai berikut :

• Harga bensin premium untuk kendaraan roda 4 (empat) pribadi naik dari harga semula Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter, menjadi Rp.6.500,- (emam ribu lima ratus rupiah)
• Harga bensin premium untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum dipatok tidak naik atau tetap di harga Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.

Harga baru ini akan berlaku per 1 Mei 2013. Dengan berlakunya harga BBM baru ini sedikit banyak akan membantu kemampuan APBN dalam menanggung beban subsidi BBM, dan anggaran yang tadinya digunakan untuk menutup subsidi ini, dapat dialihkan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik. 

Beberapa point yang menurut kami kegiatan-kegiatan penting yang berhak menerima limpahan anggaran dari subsidi ini dapat diprioritaskan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, terutama jalan-jalan pembuka akses daerah-daerah yang terisolir dan daerah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
2. Bidang kesehatan terutama mendukung program pemerintah untuk peningkatan kesehatan masyarakat, diantaranya mendukung program imunisasi, mendukung kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan pelayanan serta coverage jamkesnas.
3. Bidang pendidikan dengan mengutamakan pada program beasiswa ataupun pengurangan beban atas biaya pendidikan baik mulai dasar, menengah hingga perguruan tinggi.
4. Bidang Ketahanan Pangan dengan mengutamakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan mutu benih dan peningkatan hasil panen rakyat.

Selain itu, harapan masyarakat atas pengalihan beban subsidi ini janganlah digunakan seperti halnya program bagi-bagi uang baik itu berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Raskin (Beras untuk si Miskin) yang menurut kami tidak tepat sasaran dan seringkali menjadi lahan proyek serta kampanye. Dari sisi trickledown efek ekonomi pun tidak bisa dijaga kontinuitasnya. 

sumber gambar : artikel-copy-paste.blogspot.com